Kab. Nganjuk (PHU) – Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh (Kabid PHU) kemenag kanwil Jatim H. Moh. Nurul Huda hadir dalam acara pengukuhan DPD PFK KBIHU masa bakti 2021-2025 di Crown Victoria Hotel, Tulungagung.
Acara yang digelar selasa (16/3) itu juga dihadiri oleh Jajaran DPW PFK Jatim, Plt. Kepala kankemenag Kab. Tulungagung H. Masngut, Kepala kankemenag Kab. Nganjuk H. Taufiqurrohman, Kasi PHU, Ketua DPD, dan seluruh pimpinan KBIHU se-wilayah kerja kediri dan malang raya.
Ketua PFK KBIHU Jawa Timur KH. Achmad Shofwan dalam sambutannya memberi apresiasi setingginya atas berlangsunya acara ini. “Hari ini luar biasa, para kyai dan ulama dapat berkumpul dan tergabung dalam semangat sinergi saling menghormati dan menguatkan”, ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan acara ini merupakan bukti nyata kekompakan Kemenag bersama KBIHU di masing-masing wilayah.
Achmad Shofwan juga menyatakan bahwa dari 325 KBIHU yang tersebar di Jawa Timur, ada 290 KBIHU yang diberikan SK Ijin Operasional. Ini menegaskan komitmen Kementerian Agama bahwa KBIHU adalah mitra Kementerian Agama yang diakui oleh negara. Adapun SK yang telah diberikan saat ini tanpa masa habis berlakunya dengan catatan KBIHU selalu bertanggung jawab dan konsekuen dalam pelayanan penyelenggaraan jemaah haji dan umroh.
Harapannya KBIHU dapat terus menjaga citra positif dan kemesraan dengan kementerian agama. Jangan sampai ada kesan KBIHU nakal dan tidak taat aturan. “Jangan semata mencari jamaah yang banyak, namun harus serius melayani tamu-tamu Allah SWT”, tegasnya. Ia mengimbau agar KBIHU tidak saling sikut dan mengedepankan etos sebagai keluarga yang saling mendukung satu sama lain.
Senada dengan ketua PFK KBIHU Jawa Timur, Kabid PHU H. Moh. Nurul Huda kembali menegaskan bahwa KBIHU adalah mitra kementerian agama yang diakui negara. Ia berharap agar jalinan kerjasama dan komunikasi yang sudah berlangsung baik ini selalu terjaga.
Nurul Huda juga memberikan klarifikasi terkait beberapa isu yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Ia memastikan bahwa berita jemaah haji tidak dapat berangkat karena indonesia memiliki banyak hutang dan uang haji habis untuk pembangunan jalan tol adalah hoax serta menyesatkan.
Sampai hari ini kanwil jatim sudah menata semua kebutuhan keberangkatan jemaah haji. “Perkara apakah berangkat atau tidak urusan belakang”, ujarnya. Namun jika merujuk pernyataan menteri agama, gus Yaqut menegaskan bahwa 15 juni adalah kloter pertama jamaah haji indonesia berangkat.
Hanya saja masalah yang masih menjadi tantangan saat ini adalah penerapan prokes (protokol kesehatan) dan kuota dari arab saudi. Masih ada 20 negara yang belum mendapatkan jatah kuota haji termasuk Indonesia.
Berdasarkan protokol kesehatan penerbangan yang semula 450 kursi harus diisi dengan separuh kapasitas (225 kursi) namun dengan biaya tetap. Artinya 225 porsi yang berangkat harus membayar penuh sejumlah 450 porsi kursi pemberangkatan. Selain itu, asrama yang semula berkapasitas 4 orang harus diisi oleh 2 orang saja. Dan jemaah haji sebelum memulai ibadah haji harus diisolasi mandiri selama 5 hari.
Tantangan-tantangan tidak mudah tersebut harus dijawab oleh kementerian agama sebagai penyelenggara ibadah haji.
Menutup sambutannya, Kabid PHU mengucapkan selamat dan sukses untuk semua DPD yang baru dilantik hari ini. Ia berharap komunikasi yang baik antara kasi PHU dan KBIHU bisa terjalin sampai pada tingkat terbawah. Sehingga tantangan dan permasalahan yang ada bisa dicari solusi terbaik dengan duduk bersama. “Jangan ditakuti jemaah haji, namun sampaikan (dengan baik-baik) kepada mereka”, ujarnya. (Lq)
